Sejumlah pesawat NOMAD milik TNI AL melakukan atraksi diatas Lapangan Udara Angkatan Laut (Lanudal) Juanda, Surabaya, Jumat (17/6). Simulasi ini bagian dari peringatan Hari Penerbangan Angkatan Laut ke 55. Selain aksi penumpasan teroris, ada aktraksi sejumlah pesawat dan helikopter serta terjun payung.
Jakarta:- Indonesia tak perlu minta maaf karena telah melakukan intersepsi pada pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini Belden Namah. Juru Bicara Mabes TNI Angkatan Udara Marsekal Pertama Azman Yunus mengungkapkan, intersepsi ini sudah memenuhi prosedur. “Tidak perlu kita meminta maaf karena ini memang sudah sesuai prosedur,” kata Azman saat dihubungi Tempo, Sabtu 7 Januari 2012.
Azman menuturkan, intersepsi itu dilakukan karena pesawat Papua Nugini tersebut diketahui belum memegang izin terbang di wilayah Indonesia. “Izin terbangnya sudah berakhir pada 1 September 2011,” kata dia.
Setelah mengetahui bahwa pesawat itu belum mengantongi izin, pihaknya melakukan kontak dengan pesawat itu. “Namun tak dijawab, makanya kami membayanginya dengan menggunakan Sukhoi,” ujar Azman.
Azman mengatakan, seharusnya Duta Besar Papua tidak main-main dengan izin pengurusan pesawat terbang. “Ini kan menyepelekan negara orang,” tuturnya.
Saat ditanya apakah pesawat Sukhoi yang membayangi itu hampir menabrak pesawat Papua Nugini, Azman menyangkal hal tersebut. “Enggaklah, mereka (petugas) lebih tahu,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Udara melakukan intersepsi terhadap pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini. Tindakan itu diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.
ABC Radio Australia mengabarkan, dalam interuspi tersebut, dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi wakil PM Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini yang didukung parlemen, Peter O'Neill, mengancam akan mengusir Duta Besar Indonesia. O'Neill mengaku marah atas insiden yang hampir mencelakakan wakil PM Papua Nugini itu.
Azman menuturkan, intersepsi itu dilakukan karena pesawat Papua Nugini tersebut diketahui belum memegang izin terbang di wilayah Indonesia. “Izin terbangnya sudah berakhir pada 1 September 2011,” kata dia.
Setelah mengetahui bahwa pesawat itu belum mengantongi izin, pihaknya melakukan kontak dengan pesawat itu. “Namun tak dijawab, makanya kami membayanginya dengan menggunakan Sukhoi,” ujar Azman.
Azman mengatakan, seharusnya Duta Besar Papua tidak main-main dengan izin pengurusan pesawat terbang. “Ini kan menyepelekan negara orang,” tuturnya.
Saat ditanya apakah pesawat Sukhoi yang membayangi itu hampir menabrak pesawat Papua Nugini, Azman menyangkal hal tersebut. “Enggaklah, mereka (petugas) lebih tahu,” katanya.
Seperti diberitakan sebelumnya, TNI Angkatan Udara melakukan intersepsi terhadap pesawat yang membawa Deputi Perdana Menteri Papua Nugini. Tindakan itu diambil oleh Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) untuk melakukan identifikasi elektronik dengan radar dan identifikasi visual dengan cara intersepsi sesuai prosedur standar. Hal ini dilakukan karena terdapat perbedaan data antara flight clearance yang dimiliki Kohanudnas dan hasil tangkapan radar bandara maupun radar Kohanudnas.
ABC Radio Australia mengabarkan, dalam interuspi tersebut, dua pesawat militer Indonesia hampir bertabrakan dengan pesawat jet yang ditumpangi wakil PM Papua Nugini. Perdana Menteri Papua Nugini yang didukung parlemen, Peter O'Neill, mengancam akan mengusir Duta Besar Indonesia. O'Neill mengaku marah atas insiden yang hampir mencelakakan wakil PM Papua Nugini itu.
sumber: http://www.tempo.co/read/news/2012/01/08/078375943/Cegat-Pesawat-Papua-Nugini-Indonesia-Tak-Perlu-Minta-Maaf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar